apahabar.com, SAMPIT - Pemerintah Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus memacu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dana desa.
Kepala Desa Pundu, Diyoe, mengungkapkan pembangunan saat ini difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah pembangunan jembatan di wilayah RT 1 yang kini hampir rampung.
“Untuk prioritas, kita fokus ke jembatan di RT 1. Saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan sudah mendekati selesai,” ujar Diyoe, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, pemerintah desa juga tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih sesuai arahan dari dinas terkait. Koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Untuk Koperasi Merah Putih, kami diminta segera menyiapkan lahan. Rencananya usaha koperasi meliputi penyediaan sembako hingga kemungkinan kerja sama pembelian tandan buah segar (TBS),” jelasnya.
Di sektor pelayanan dasar, Desa Pundu turut memprioritaskan pengadaan tandon air bersih bagi warga, khususnya di RT 5 dan RT 15, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Diyoe menyebut dana desa mengalami penurunan signifikan hingga lebih dari 70 persen, sehingga kini tersisa sekitar Rp300 juta lebih.
“Dengan kondisi ini, kami harus membagi anggaran, termasuk untuk BLT yang wajib dijalankan sesuai ketentuan. Jadi ruang untuk pembangunan sangat terbatas,” katanya.
Meski demikian, sejumlah pembangunan jalan desa telah direalisasikan pada 2025, meliputi peningkatan badan jalan di beberapa titik seperti RT 17, RT 10, dan RT 14.
Terkait dukungan dari pihak perusahaan melalui program CSR, Diyoe menilai kontribusi yang diberikan masih belum optimal.
“Ada bantuan dari perusahaan, tapi masih sangat kecil dan jauh dari harapan masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Desa Pundu masih menunggu kejelasan regulasi anggaran tahun 2026 untuk menentukan arah pembangunan selanjutnya.
“Kami berharap ada kejelasan regulasi dan peningkatan anggaran agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal,” tandasnya.
