apahabar.com, MARTAPURA - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas kepastian pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.
Proyek pengendali banjir bernilai sekitar Rp5 triliun itu dinilai penting bagi wilayah Banjarbakula (Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin, Banjarbaru, dan Tanah Laut) yang kerap dilanda banjir.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Syahrwani mengatakan pihaknya telah mengusulkan agenda rapat koordinasi guna membahas progres pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang hingga kini dinilai berjalan lambat.
“DPRD Kalsel sudah mengusulkan rapat koordinasi bersama untuk membahas tindak lanjut progres Riam Kiwa di Kabupaten Banjar. Ini sangat penting bagi kita, khususnya wilayah Banjarbakula yang selama bertahun-tahun terdampak banjir,” ujarnya usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pemkab Banjar bersama awak media di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Selasa (10/2).
Politis Nasdem ini menegaskan, rapat tersebut akan melibatkan berbagai pihak mulai dari DPRD Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, hingga Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, sejumlah instansi teknis juga akan diundang.
Di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Asisten II Pemkab Banjar, camat hingga para kepala desa di wilayah terdampak.
“Agenda utamanya untuk mengetahui apa saja kendala sehingga progres pembangunan Riam Kiwa terkesan stagnan. Ini yang menjadi dasar kami menggelar rapat koordinasi,” katanya.
Menurut Syahrwani, DPRD Kalsel ingin mendapatkan kepastian bahwa proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat mulai direalisasikan pada 2026.
Ia menyebut berdasarkan informasi terakhir dari pihak BWS, anggaran pembangunan bendungan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun sebenarnya telah tersedia. Namun sejumlah persoalan, terutama terkait lahan, masih perlu dibahas lebih lanjut.
“Masalah lahan ini nanti kita bahas dalam rapat koordinasi. Harapannya awal bulan sudah bisa dijadwalkan,” ujarnya.
Bendungan Riam Kiwa merupakan salah satu proyek strategis yang direncanakan dibangun di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, dengan luas kawasan sekitar 777 hektare. Bendungan ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi pengendalian banjir di wilayah Banjar dan kawasan Banjarbakula.
Baca Juga: Menteri Pekerjaan Umum Ingin Bendungan Riam Kiwa di Banjar Segera Dibangun
Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengatakan hingga kini pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan di tingkat pusat terkait kelanjutan proyek tersebut.
“Terakhir tahun lalu progresnya masih pada tahap konsolidasi arah kebijakan di tingkat pusat. Apakah tahun ini sudah masuk pelaksanaan pembebasan lahan, kita masih menunggu,” katanya usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan, Penandatanganan Komitmen Bersama dan Penganugerahan Penghargaan Kinerja TA 2025 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2) lalu.
Menurut Yudi, pemerintah daerah telah mengarahkan Camat Paramasan serta instansi terkait untuk mendukung percepatan pembangunan bendungan tersebut.
Ia menjelaskan total lahan yang disiapkan untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa sekitar 777 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 500 hektare merupakan lahan perkebunan yang dikelola masyarakat, sedangkan sisanya merupakan kawasan hutan.
“Untuk kawasan hutan tidak ada hak kepemilikan masyarakat. Namun untuk lahan kebun yang dikelola warga tentu harus diperhatikan, termasuk mekanisme ganti rugi atau kompensasinya,” jelasnya.
Saat ini pemerintah masih melakukan identifikasi lahan pertanian dan perkebunan milik warga yang terdampak. Jumlah kepala keluarga yang akan terdampak juga masih dalam proses pendataan.
Baca Juga: Banjar Fokus Serapan Awal Tahun, Bendungan Riam Kiwa Dinanti
