apahabar.com, BANJAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027. Di tengah ancaman banjir yang kerap berulang, pemerintah daerah menyiapkan strategi agar pembangunan tetap berjalan dan ekonomi masyarakat tidak terhenti.
Hal tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Grand Tan Hotel & Convention Center, Kecamatan Gambut, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan dihadiri DPRD Banjar, kepala SKPD, perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea, mengatakan penyusunan RKPD 2027 merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang terjadi pada 2026, khususnya bencana banjir yang berdampak luas.
“Pada 2027 kita mengarah pada penanggulangan banjir, sekaligus meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian pascabanjir,” ujarnya.
Menurut Yudi, Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dan provinsi.
“Masukan dari masyarakat dipadukan dengan program SKPD, sehingga terbentuk rencana kerja pembangunan daerah tahun 2027,” katanya.
Pemkab Banjar menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni penguatan sumber daya manusia, ekonomi inklusif, penguatan infrastruktur pascabencana, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis resiliensi bencana.
Dari sisi fisik, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, terutama jalan dan jembatan yang terdampak banjir.
“Perbaikan infrastruktur pascabanjir seperti jalan dan jembatan akan kita dorong pada 2027,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan peningkatan pelayanan publik, termasuk rencana pembangunan rumah sakit di Kecamatan Gambut serta pengembangan mal pelayanan publik dan kemudahan perizinan bagi investor.
Di sisi anggaran, Pemkab Banjar mulai melakukan penyesuaian secara realistis dengan menargetkan defisit sekitar Rp200 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp400 miliar.
Namun demikian, pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, bahkan hingga 25 persen sebagai skenario terburuk.
Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada penyesuaian belanja daerah, termasuk belanja pegawai yang saat ini berada di kisaran 38 persen dari total anggaran.
“Ke depan akan kita rumuskan kembali, termasuk efisiensi di beberapa pos belanja,” kata Yudi.
Meski begitu, ia memastikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tetap diprioritaskan.
“Insyaallah masih aman, jadi pembangunan infrastruktur tetap bisa kita lanjutkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbangda Banjar, Nashrullah Shadiq, menekankan pentingnya pembangunan berbasis ketahanan bencana.
“Resiliensi bencana adalah kemampuan kita menghadapi dan mengatasi bencana. Ini penting karena hampir setiap tahun kita mengalaminya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap berjalan beriringan dengan upaya penanganan bencana.
“Bagaimana kita menyikapi bencana, tetapi prioritas seperti SDM dan ekonomi inklusif tetap berjalan,” katanya.
Pemkab Banjar juga menargetkan peningkatan serapan anggaran. Jika sebelumnya berada di kisaran 90 persen, ke depan diharapkan bisa lebih optimal hingga di atas 95 persen.
Untuk mencapai target tersebut, seluruh SKPD diminta mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun, dengan target minimal 20 persen pada triwulan pertama.
“Kalau serapan di awal sudah tinggi, maka triwulan berikutnya akan lebih mudah dikejar,” pungkas Shadiq.
Pemerintah daerah pun optimistis pembangunan 2027 dapat berjalan sesuai rencana, termasuk mendorong pemerintah pusat agar proyek pengendalian banjir seperti Bendungan Riam Kiwa dapat segera terealisasi.
