apahabar.com, BANJARMASIN - Anggota Panitia Khusus (Pansus) II Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), H. Ardiansyah, S.Hut., mengikuti kegiatan konsultasi ke Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Konsultasi tersebut membahas pelaksanaan TJSLP serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah sekitar pertambangan. Dalam pertemuan itu, Ardiansyah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan serta penetapan cetak biru (blueprint) PPM.
Menurutnya, penyusunan program harus dilakukan secara terencana agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, baik saat aktivitas pertambangan masih berlangsung maupun setelah tambang ditutup.
“Kami berharap adanya koordinasi yang kuat antara gubernur dengan bupati dan wali kota dalam menyusun cetak biru PPM, sehingga program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar tambang,” ujar Ardiansyah, Rabu (1/4).
Ia menambahkan, kewenangan penyusunan dan penetapan cetak biru PPM berada di tangan gubernur dengan melibatkan pemerintah daerah terkait. Penyusunan dokumen tersebut juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan adanya cetak biru tersebut, program pemberdayaan masyarakat diharapkan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
