apahabar.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan biaya ibadah haji tahun 2026 tetap lebih terjangkau dengan penurunan sekitar Rp2 juta, meski berada di tengah tekanan krisis global dan eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada biaya penerbangan.
Kebijakan ini ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan kepada calon jemaah, sekaligus upaya menjaga aksesibilitas ibadah haji di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji,” ujar Prabowo dalam Taklimat Presiden pada Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengendalikan beban biaya yang harus ditanggung jemaah, di tengah meningkatnya ongkos operasional, khususnya di sektor transportasi udara. Selain itu, perbaikan juga mulai terlihat pada masa tunggu keberangkatan haji.
“Mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun, dan akan terus kita upayakan lebih singkat,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kawasan perkampungan haji Indonesia di Mekah di atas lahan seluas sekitar 45 hektare. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi layanan bagi jemaah.
Tak hanya itu, Indonesia juga mengusulkan pembangunan terminal khusus haji di Arab Saudi guna mempercepat proses kedatangan dan kepulangan jemaah.
Di sisi lain, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan biaya akibat dinamika geopolitik global. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, kenaikan biaya bisa signifikan jika terjadi perubahan rute penerbangan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Irfan menyebut skenario terburuk menunjukkan kenaikan biaya dapat melampaui 50 persen atau sekitar Rp50,8 juta per jemaah dari posisi awal Rp33,5 juta. Sementara tanpa perubahan rute, kenaikan diperkirakan berada di kisaran 39,85 persen atau sekitar Rp46,9 juta.
Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya harga avtur global sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sejumlah maskapai pun telah mengajukan penyesuaian tarif penerbangan.
Meski demikian, Irfan menegaskan arahan Presiden agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.
“Jika terjadi kenaikan, Presiden meminta agar tidak dibebankan kepada jemaah haji,” tegasnya.
Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada penetapan kondisi force majeure baik dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi yang dapat menjadi dasar perubahan biaya secara resmi.
Di tengah tekanan global, pemerintah memastikan penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama pada 21 April 2026, diikuti keberangkatan gelombang pertama ke Madinah pada 22 April.
Gelombang kedua akan diberangkatkan pada 7 Mei melalui Jeddah, dengan target seluruh jemaah tiba di Tanah Suci pada 21 Mei 2026. Puncak ibadah haji berlangsung pada 25–26 Mei, ditandai dengan wukuf di Arafah serta rangkaian ibadah di Muzdalifah dan Mina.
Tahap pemulangan jemaah dimulai pada 1 Juni dan dijadwalkan rampung pada 1 Juli 2026.
Pemerintah menilai kondisi global yang dinamis menuntut penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi dalam penyelenggaraan haji, agar tetap berjalan lancar, aman, dan terjangkau bagi seluruh jemaah Indonesia.
