Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi takkan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
MAKI akan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK terkait masa jabatan pimpinan yang diajukan Wakil Ketua KPK agar berlaku di era selanjutnya.
Koordinator MAKI mendesak pemerintah segera membentuk pansel soal perpanjangan jabatan petinggi KPK. Hal ini karena MK tidak bisa menafsirkan putusan sendiri.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pasrah menghadapi tudingan politisasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Eks Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami degradasi moral lantaran mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengeklaim pengajuan gugatan uji materi perpanjangan masa jabatan KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyarankan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipangkas menjadi tiga tahun
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terbuai kekuasaan.
4 bln lalu
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta perpanjang masa jabatan menjadi lima tahun.
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi takkan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
